Jakarta – Ribuan warga Nusa Tenggara Timur (NTT) se Jabodetabek tergabung dalam Forum Pemuda (FP) NTT-Jakarta berunjuk rasa di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Mereka menuntut pemerintah Jokowi untuk segera menindaklanjuti berbagai kasus buruh migran dan perdagangan manusia di Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur.
“Berbagai kasus yang mendera Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang terjadi baik terkait pengiriman TKI ke luar negeri terutama persoalan ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataannya, maupun adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI sudah menjadi fenomena mengerikan selama ini,” tegas Ketua FP NTT-Jakarta Yohanes Hiba.
Massa juga membawa berbagai alat perangkat berupa spanduk dan poster bertuliskan “Motarium Harga Mati, Duka NTT Duka Indonesia, Pray For NTT dan Brantas Mafia Human Trafficking”. Dan aksi damai yang mengusung tema “Moratorium Pengiriman TKI ke Luar Negeri” ini berlangsung sejak pukul 11.00 hingga pukul 16.00 WIB.
Lebih lanjut, Yohanes membeberkan bahwa penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal) juga marak terjadi. TKI yang mengalami berbagai masalah di luar negeri mencapai 1,8 juta orang dan masalah yang dihadapi mereka sangat beragam. Di Nusa Tenggara Timur misalnya sejak Janurai hingga Maret 2018 sudah ada 18 orang TKI asal NTT yang meninggal di Negeri Malaysia. Informasi penyebab kematian mereka pun juga simpang siur hingga saat ini.
“Hal ini tentu memprihatinkan dan meresahkan banyak pihak khususnya para keluarga. Beragam permasalahan yang dihadapi para penyumbang Devisa negara ini tentu menjadi perhatian serius berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat,” ucapnya.
Mencermati secara serius dan komprehensip persoalan TKI ini, lanjut Yohanes, pihaknya pun mengambil peran dan inisiatif menggelar aksi damai di Istana Negara sebagai bentuk dan wujud kepedualian warga negara terhadap sesama umat manusia. Mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menyikapi berbagai kasus para buruh migran dan kasus perdagangan manusia di Indonesia khususnya di NTT.
“Kami meminta moratorium dan segera pulangkan jenazah Emanuel Adu Mooy,” sebutnya.
Selain itu, Yohanes juga mendorong pemerintah untuk segera membenahi sistem penertiban paspor imigrasi seperti paspor Adelina Lisao. Dan juga menyarankan agar Jokowi menanyakan kepada Kapolda NTT terkait kasus Deportase 2013 dengan 84 korban serta kasus Yufrida Selan diungkap secara tuntas melalui Kapolri.
“TKW harus bersertifikat ke luar negeri,” tandasnya.
Pernyataan sikap ini diterima secara langsung oleh pihak Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara Jakarta melalui perwakilan FP NTT-Jakarta.
