Jakarta – Semakin ditekan dan dilarang, gerakan 2019 ganti presiden justru semakin menunjukkan eksistensinya. Tak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga semakin eksis menyuarakan gerakan tersebut.
Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) meminta pihak Kepolisian untuk tidak melarang aksi deklarasi hastag 2019 Ganti Presiden jika dilangsungkan ditanah air.
“Polri harusnya demokratis, untuk memberikan jalan kepada massa yang menyerukan hastag 2019 Ganti Presiden. Tidak perlu paranoid,” tegas Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa, hari ini.
Sebab, menurut Willy, segelintir massa #2019GantiPresiden juga kurang direspon oleh mayoritas rakyat Indonesia. “Biarkan saja mereka aksi, ini kan demokrasi. Toh cuma segelintir massa yang mengklaim atas nama rakyat agar ganti Presiden,” kata Willy.
Kendati demikian, Willy menilai langkah preventif korps Bhayangkara yang menolak dan tidak memberikan izin kegiatan tersebut hanya sebatas rasa prihatin terhadap massa #2019GantiPresiden.
“Jangan-jangan Polri cuma prihatin, makanya dilarang kegiatan hal semacam itu. Barang kali itu alasannya,” tutur Willy.
“Yang menginginkan #2019GantiPresiden bisa dihitung estimasi massanya. Penduduk di Indonesia ada berapa juta jiwa, ya ini ma hanya sebagian kecil saja. Sepertinya Polri prihatin dan kasihan, takut jadi bahan tertawaan rakyat Indonesia aja, makanya tidak diberi izin,” pungkasnya.
