Organisasi Indonesia Youth Democracy Institute (IYDI), Tanpa Sekretariat dan Terus Menyerang Pemerintah

Ketua umum “IYDI” Sdr. Antoni salah satu dalang dari aksi-aksi demo yg memanfaatkan momen nasional
dan Internasional.

Perkembangan politik di Indonesia saat ini sangat masif, hal tersebut menjadi salah satu pemicu aksi-aksi yang dilakukan oleh sekian banyak Ormas maupun organisasi kemahasiswaan, dan aksi-aksi tersebut kebanyakan dilakukan untuk mengkritisi kebijakan kebijakan dari Pemerintah.

Disisi lain juga banyak ormas-ormas baru yang tidak jelas bermunculan mengambil momen momen isu untuk mengkritisi pemerintahan, seperti yang terpantau oleh tim investigasi salah satunya adalah organisasi IYDI (Indonesia Youth Democracy Institute) .

Organisasi IYDI tersebut merupakan ormas yang baru-baru ini muncul dan sering mengkritisi pemerintahan, namun dari hasil investigasi tim, organisasi ini sangat tidak jelas, tidak memiliki anggota bahkan tidak memiliki sekertariat.
Perkembangan eskalasi politik Indonesia saat ini membuat ormas-ormas yang tidak jelas seperti IYDI memanfaatkan momen dengan tujuan agar diperhatikan oleh pemerintah atau institusi tertentu.

Ketua umum “IYDI” Sdr. Antoni, yang bertempat tinggal di Jl. Kesatria no.9 Blok D no.1 Kebon Manggis Matraman Jakarta Timur. Salah satu dalang dari aksi-aksi demo yg memanfaatkan momentum untuk penghasilan pribadi alias ngamen, dan dalang dibelakang aksi-aksi diantaranya beredarnya spanduk Jokowi close, aksi menyelamatkan Indonesia yg dipasang oleh kelompok Gernas dan lain-lain.

Kabar yang beredar Antoni kerap menerima sokongan dana dari bohir-bohir anti pemerintah untuk melakukan aksi demo.

Negara Indonesia akan menjadi tuan rumah Presidensi G20 yang merupakan ajang bergengsi event besar bagi bangsa Indonesia dimata dunia Internasional, yang harus dipersiapkan dengan matang dan dukungan bangsa Indonesia untuk sukses terselenggaranya acara dimaksud, jangan sampai hanya ulah segelintir aksi-aksi penolakan dari kelompok-kelompok tersebut akan mencoreng nama baik Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah harus bertindak tegas terhadap kelompok yang akan mengahalangi terselenggaranya acara tersebut.

Pos terkait