Jakarta – Pengamat Politik Saiful Huda Ems meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, pemeriksaan ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat untuk mengungkap korupsi penyelenggaraan Formula E.
“Saya pikir sudah sangat tepat dan langkah ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang melek hukum dan sudah sangat geregetan menginginkan segera diproses hukumnya para pelaku tindak korupsi seperti Anies Baswedan,” ujar Saiful Huda, Kamis, 15 Desember 2022.
Menurutnya, KPK tidak perlu terpengaruh dan khawatir akan asumsi banyak pihak mengenai netralitas dan independensi proses penyelidikan Formula E hanya gara-gara Anies Baswedan dicalonkan Partai NasDem pada pulpres 2024 mendatang.
“Anies Baswedan sesungguhnya bukan Capres definitif yang memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi Capres 2024. Jadi tidak perlu khawatir karena KPK sudah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk meneruskan kasus Formula E,” katanya.
Dia menilai, sejauh ini KPK sepertinya masih memilikj kendala psikologis, dimana setelah Anies Baswedan dideklarasikan Partai Nasdem sebagai Capres 2024. KPK khawatir jika status kasus Formula E dinaikkan, maka, KPK akan dianggap melakukan kriminalisasi atau penjegalan terhadap pencapresan Anies.
“Padahal kalau kita baca suara Partai Nasdem ini belum mencapai syarat ambang batas mengajukan calon presiden (Presidential Threshold) 20 persen. Karena itu KPK jangan terpengaruh oleh lembaga atau situasi apapun. Apalagi KPK terdiri dari orang-orang yang memahami situasi politik, dan memiliki kepekaan politik (political sense),” katanya.
Bagi Saiful, persolaan korupsi harus diusut sampai habis mengingat didalamnya terdapat kerugian negara yang menyengsarakan rakyat. Dalam hal ini, kata dia, kasus formula e sudah gamblang dan jelas untuk diproses lebih lanjut.
“Selama Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, kasus-kasus korupsi Anies tak terkecuali Kasus Korupsi Formula E ini, sudah banyak disebut oleh para pegiat anti korupsi di berbagai media,” jelasnya.
