Tantangan Outsourcing dan Upah, KSPI Ajak Semua Pihak Bersinergi

Jakarta – Ramidi selaku Sekjen KSPI menegaskan kesiapannya menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, khususnya menghadapi dinamika permasalahan ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang semakin kompleks.

Ramidi selaku Sekjen KSPI, menyampaikan bahwa tantangan ketenagakerjaan, seperti penetapan upah UMP dan UMK tahun 2026, serta Outsourcing pada 2025 menuntut adanya pendekatan yang bijak, dialog terbuka, serta sinergi antara seluruh pihak—pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Bacaan Lainnya

“Saya di Sekjen KSPI selalu mengedepankan komunikasi sosial yang konstruktif serta pendekatan damai dalam memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja. Jalan dialog adalah pilihan utama dalam mencari solusi,” ujar Ramidi.

Menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ramidi selaku Sekjen KSPI mengajak seluruh elemen buruh dan masyarakat luas untuk menjaga suasana aman, damai, serta penuh semangat kebangsaan. Momentum ini, lanjut Ramidi, perlu menjadi refleksi atas kontribusi nyata pekerja dalam pembangunan negeri sekaligus ajang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ramidi juga memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah membuka ruang dialog produktif dengan serikat pekerja.

“Sinergi dengan Polri menjadi wujud komitmen bersama dalam menciptakan hubungan industrial yang adil, beradab, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kami percaya, dengan komunikasi yang sehat, setiap potensi permasalahan dapat diselesaikan secara damai,” tambah Ramidi.

KSPI menegaskan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Menurut Ramidi, keberlanjutan pembangunan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera hanya bisa terwujud dengan situasi kamtibmas yang aman dan terkendali.

Pos terkait