Jakarta – Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menegaskan komitmennya menjaga kondusifitas jelang penetapan Upah Minimum 2026 dan rencana Aksi Sejuta Buruh. Perwakilan KASBI, Nugraha, menyampaikan bahwa jalur dialog tetap menjadi pilihan utama serikat dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya terkait dampak UU Cipta Kerja dan kenaikan upah.
Nugraha menjelaskan bahwa KASBI memahami pentingnya stabilitas keamanan, terutama pada momentum aksi besar. Karena itu, pihaknya memastikan seluruh rangkaian kegiatan akan dilakukan secara damai, tertib, dan tidak memberi celah bagi kelompok yang ingin memancing provokasi. Menurutnya, menjaga kamtibmas bukan hanya tanggung jawab aparat tetapi juga kewajiban moral organisasi buruh.
“Kondisi keamanan yang tenang justru menguntungkan buruh. Aspirasi bisa tersampaikan jelas, proses advokasi berjalan efektif, dan tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
KASBI juga menegaskan dukungannya terhadap langkah kepolisian dalam menjaga keamanan publik. Nugraha menyatakan bahwa seluruh jajaran KASBI akan diinstruksikan mematuhi aturan, menghindari tindakan anarkis, dan memastikan setiap peserta aksi mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dalam tuntutannya, KASBI mendesak penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, serta kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. Nugraha menegaskan bahwa perjuangan tersebut dilakukan secara konstitusional dan tidak bertentangan dengan upaya menjaga ketertiban umum.
Dengan pendekatan dialogis dan aksi damai, KASBI berharap tuntutan buruh dapat didengar dan dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah, sembari memastikan suasana nasional tetap aman dan produktif bagi seluruh pihak.
