Jakarta – Pemerintah resmi mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial dalam satu sistem terpadu yang dirangkum melalui “Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Sejahtera Tahun 2026”. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Peluncuran buku saku tersebut tidak hanya menjadi simbol konsolidasi program bantuan sosial, tetapi juga upaya konkret pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Melalui panduan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami secara menyeluruh hak-haknya sekaligus mengakses berbagai program bantuan secara lebih mudah dan terintegrasi.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa arah kebijakan sosial pemerintah kini mengusung paradigma “Kesejahteraan Rakyat Sepanjang Hayat”. Konsep ini menekankan kehadiran negara dalam memberikan dukungan berkelanjutan sejak masa kehamilan hingga lanjut usia.
“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami,” ujar Qodari dalam konferensi pers.
Salah satu terobosan utama dalam buku ini adalah penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai basis data, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), data aset dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek), hingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut Qodari, integrasi DTSEN memungkinkan pemerintah menggunakan satu data terpadu yang menghimpun berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat. Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang telah terdaftar dapat langsung terpetakan sebagai penerima berbagai program subsidi, sekaligus memeriksa status desil kesejahteraan mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi.
“Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses,” jelasnya.
Lebih lanjut, Qodari mengungkapkan tren positif kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, tingkat kemiskinan ekstrem turun signifikan dari 74,3 persen pada 1984 menjadi 0,85 persen pada Maret 2025. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai sekitar 67,9 juta penduduk yang masih berada dalam kategori rentan miskin.
“Tantangan kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga agar kelompok rentan tidak kembali jatuh akibat guncangan ekonomi atau kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo, menyatakan bahwa buku saku ini menjadi panduan utama dalam menunjukkan kehadiran negara sepanjang siklus hidup masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya peran komunikasi publik dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dipahami oleh masyarakat penerima manfaat. “Kami harus memastikan setiap informasi, setiap kebijakan, dan setiap langkah pemerintah, khususnya di bidang kesejahteraan, sampai kepada masyarakat secara utuh,” kata Angga.
Dengan peluncuran buku saku ini, pemerintah berharap integrasi program dan sistem data dapat memperkuat efektivitas penyaluran bantuan sosial sekaligus mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
