JAKARTA – Ratusan masyarakat dari Kabupaten Intan Jaya, Papua demo di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gedung Istana Presiden, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017) siang.
Pada kesempatan ini mereka mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk menurunkan tim ke Intan Jaya guna menilisik data sebenarnya terkait hasil Pilkada Intan Jaya 2017.
“Kita minta ada tim yang diturunkan ke sana agar melihat langsung apa yang terjadi,” kata pimpinan aksi Anner Maisini, di Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
Di samping itu, dia juga meminta Mendagri tak mengeluarkan surat keputusan pelantikan Natalis Tabuni dan Yaan Robert Kobogoyaw sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya periode 2001-2022. Sebab putusan Mahkama Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilkada Intan Jaya 2017 dinilai menyesatkan.
Karena sesuai hasil penghitungan KPUD Intan Jaya secara berjenjang pemenang sesuai berita acara nomor 7/BA/KPU IJ/II/2017 adalah paslon nomor urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme.
“Kita minta Mendagri tak melantik Natalis Tabuni dan Yaan Robert Kobogoyaw,” tandasnya.
Selain itu, kata Anner, alasan pihaknya meminta tak dilantiknya pasangan incumbent itu, karena ditakutkan terjadi perang suku di Intan Jaya. Lantaran, masyarakat yang mayoritas berasal dari suku moni telah mengetahui bahwa pemenang Pilkada Intan Jaya adalah
adalah paslon nomor urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme.
“Masyarakat Intan Jaya yang telah melakukan ritual adat makan tanah untuk menolak Keputusan MK. Untuk itu kami meminta kepada bapak Presiden RI Presiden RI, Menkopolhukam, dan Mendagri untuk segera mengembalikan hak konstitusi rakyat,” pungkasnya. (LEO)
