Jakarta – Sejumlah kelompok masyarakat melayangkan wacana reposisi agar Polri tidak lagi di bawah perintah Presiden, melainkan lembaga atau kementerian.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional (PKN) Dikaios Mangapul Sirait juga menyatakan tidak setuju jika Polri dibawah Kementerian.
“Memang kalau saya lihat Polri jangan di bawah Kementerian,” tegas Mangapul Sirait, saat podcast bersama Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas di Kantor PKN, Bekasi, Jabar.
Kata dia, tak menutup mata terhadap beberapa aspek yang perlu terus diperbaiki. Menurutnya, saat ini kinerja Polri harus lebih diawasi karena banyak hal yang menjadi sorotan dan evaluasi dari masyarakat.
“Menurut saya jadi Polri ini sebenarnya pengawasannya. Dan saya baru tadi pagi berpikir ya saya kalau tidak tiap hari berbenah diri saya tidak akan bisa elastis,” ucapnya.
Dia juga berharap agar Polri juga direformasi agar semakin bertaring dan fenomena baru pun muncul adanya kritik terhadap Polri melalui lagu bayar-bayar bayar oleh Sukatani Band.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas agar Presiden Prabowo melakukan pembenaan penataan di internal Polri yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Baik tidaknya citra Polri itu gampang diketahuin oleh masyarakat,” katanya.
Kendati demikian, Fernando mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah melakukan tindakan pemeriksaan kepada anak buahnya dan menjadikan Band Sukatani sebagai Duta Polri.
“Masukan-masukan masyarakat harus didengarkan, jangan anti kritiklah. Seperti Pak Prabowo yang seperti tadi kata Pak Mangapul, bisa lebih mendengarkan aspirasi masyarakat, bisa lebih mengetahuin apa yang diinginkan masyarakat,” pungkasnya.
