Mataram – Ratusan mahasiswa tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Mataram berunjuk rasa didepan Kantor DPRD NTB, Jumat (1/6/2018). Momentum hari kelahiran Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2018 ini, mereka menyerukan kepada publik Mataram untuk bersatu melawan terorisme dan radikalisme.
“Pancasila Jaya, NKRI harga Mati, radikalisme musnahkan, terorisme hancurkan, khilafah binasakan,” tegas Koordinator aksi Herman saat berorasi.
Dalam aksi tersebut, massa juga membawa alat peraga berupa spanduk dan poster bertuliskan “Kita Pancasila, Kita NKRI, Khilafah Kubur Hidup-hidup, Pecat Kader PKS terkait pernyataan teror politik”, “Tolak Politisasi Bertopengkan Agama”, dan sebuah keranda mayat terbalut kain berwarna putih bertuliskan aspirasi mereka.
Demo pun diwarnai dengan pembakaran keranda sebagai bentuk perlawanan terhadap semua tindakan radikalisme dan pertanda matinya nurani politisi PKS atas fenomena teror bom di Indonesia.
“Pembakaran keranda mayat ini sebagai simbol perlawanan terhadap semua tindakan radikalisme, dan menandakan matinya nurani politisi PKS karena sudah mati rasa dalam menyikapi teror bom di Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Herman mengatakan bahwa aksi teror bom merupakan tindakan keji. Namun sangat disayangkan, ada oknum Partai Politik (PKS) menyatakan bahwa aksi teror bom yang terjadi ialah bentuk politisasi yang berimbas pada Pilpres 2019. Menurut massa, pernyataan tersebut adalah bentuk provokasi yang memungkinkan perpecahan antar ummat beragama, berbangsa, bernegara, di Tanah Pertiwi.
“Mengutuk keras Aksi Teror bom di Surabaya dan bentuk Radikalisme. Dan pecat kader Parpol PKS yang mengatakan bahwa aksi teror bom adalah bentuk rekayasa politik,” seru Herman.
Dia memastikan pihaknya sepenuhnya mendukung dan memegang erat nilai dan norma Pancasila. Butir-butir ba’it yang terkandung dalam Pancasila sama sekali tidak menentang nilai keagamaan, karena Pancasila merupakan bagian penting dari amal syar’i (Agama).
“PMII Kota Mataram menjadi garda terdepan dalam menjaga Kedaulatan NKRI dan Pancasila,” tuturnya.
Para demonstran juga menyerukan tuntutannya diantara mendesak kepada seluruh kader partai politik agar memberikan statement yang tidak kontraproduktif terhadap situasi nasional pasca peledakan bom di Surabaya. Berikutnya, agar PKS dapat memberikan penjelasan adanya politisasi dan setingan terhadap kejadian bom di Surabaya.
“Mendesak dan mengajak seluruh rakyat untuk menolak politik bertopeng agama dan paham radikalisme yang menjadi pemicu lahirnya kejahatan terorisme,” lanjut dia.
Selain itu, tambah dia, mendesak kepada DPP PKS untuk memecat para kader PKS yang menganggap kasus teroris adalah rekayasa. “Kami mendukung pihak keamanan TNI Polri untuk bertindak tegas serta mengusut tuntas terhadap rentetan kasus terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat, libas tuntas terorisme dan radikalisme di Indonesia,” sambung dia.
“Bubarkan parpol pendukung terorisme dan radikalisme di Indonesia dan mendukung UU Terorisme dan Radikalisme di Indonesia,” pungkasnya.
