Bandung – Wacana perpindahan Ibukota Negara sebagai solusi bersama untuk Indonesia Maju mendapatkan dukungan dari akademisi dan mahasiswa.
Wakil Rektor III Universitas Pasundan Dr. Deden Ramdani menyebut dengan dibangunnya ibu kota baru di luar Pulau Jawa akan membuat sistem birokrasi dan koordinasi pemerintahan di RI lebih terfokus dan kemudahan koordinasi antar Kementerian sehingga menjadi lebih baik ketimbang yang saat ini dialami di Jakarta.
“Pulau Kalimantan berada di tengah jajaran pulau di Indonesia. Hal ini menunjukkan rencana perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan akan memudahkan koordinasi,” ungkap Dr. Deden saat acara diskusi, 27 Maret 2020 di Bandung.
Dia menyakini jika perpindahan itu dilakukan maka untuk pembangunan ke wilayah Barat atau Timur Indonesia bisa berjalan lebih efektif. Selain itu, kata dia, pengiriman delegasi ke berbagai daerah juga bisa lebih mudah dan cepat jika lokasi pusat pemerintahan lebih strategis.
“Selama ini, pembangunan terkesan hanya berpusat di Pulau Jawa. Dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan, diharapkan pembangunan akan jadi lebih merata,” tuturnya.
Nantinya, lanjut dia, juga akan berakibat pada pemerataan penduduk serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu butuh dukungan dari seluruh elemen bangsa termasuk aspek-aspek trias politika, agar niat ini menjadi political will yang memberikan satu sinergitas bagi lahirnya Ibu Kota Baru yang diharapkan.
“Dengan tekat yang bulat, keinginan yang kuat, dan komitmen yang tinggi, perpindahan Ibu Kota bukanlah hal yang mustahil,” sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Prodi PPKn FKIP UNPAS Cahyono menuturkan isu pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak Kepresidenan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden Jokowi pun sangat berkeinginan merencanakan pemerintah Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan.
“Pastinya ada beberapa pertimbangan penting yang membuat ide perpindahan Ibu Kota Negata ini muncul. Mulai dari alasan geografis, sampai dengan ekonomi. Jakarta merupakan Kota yang sangat padat,” ujar Cahyono.
Cahyono menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Jakarta berperan besar dalam meningkatnya jumlah penduduk di kota ini. “Kita sebagai warga negara harus mendukung, mengawal, dan memantau, kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi. Untuk itu, mari kita kawal kebijakan ini agar tujuan dan cita-cita Negara Republik Indonesia dapat tercapai dengan baik,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Tokoh Mahasiswa Dan Founder Pena Guru.id Bayu Saputra mengatakan Jakarta sudah masuk ke kategori tidak sehat dan tidak layak untuk dijadikan Ibu Kota Negara. Katanya, indeks kualitas udara di ibu kota berada pada titik mengkhawatirkan, yaitu 158. Hal tersebut hanya sebagian dari faktor yang mendorong pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara.
“Dari semua pulau yang ada di Indonesia, Kalimantan menjadi pilihan. Kita sebagai mahasiswa mendukung penuh rencana Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantatn Timur, dan ini merupakan solusi bersama untuk membuat Indonesia dapat lebih baik dan maju pada masa mendatang,” jelas Bayu.
Hal senada juga dilontarkan Kasubdit Kewaspadaan, Dini, Kesbangpol Kota Bandung Ridwan Ardiyanto yang menjelaskan bahwa pihaknya mendukung perpindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan. DKI Jakarta saat ini sudah terlalu padat, baik dari tata kota, perumahan, listrik, ataupun instansi pemerintah, sehingga perpindahan Ibu Kota Negara dirasakan perlu dilakukan.
“Tidak akan menjadi masalah yang prinsip. Pemindahan Ibu Kota merupakan solusi yang terbaik untuk menjaga Kesatuan Negara Republik Indonesia,” pungkasnya.
