Loncat ke konten
Menu Mobile
Inilahaceh.com
Kabar dari Serambi Makkah
  • News
  • Politik
  • Hukum
Konten Spesial
Kapolri Suyudi Ungkap Dugaan Target Penyadapan, Presiden hingga Gubernur Masuk Daftar Kapolri Suyudi Dorong Akuntabilitas Polri, Setiap Dugaan Pelanggaran Harus Diuji Jujur Bertemu Gerakan Pemuda, Kapolri Suyudi Buka Ruang Dialog soal Masa Depan Polri Tak Disangka, Inovasi Bang Jali dari RT 11 Ini Tawarkan Konsep Kampung Sehat Pendukung Pencegahan Stunting Bikin Takjub! Gerakan Pilah Sampah Pak Ibas Tak Berhenti di Lingkungan Sendiri
Beranda News Saring Sebelum Sharing, Jangan Termakan Provokasi Media Abal-abal

Saring Sebelum Sharing, Jangan Termakan Provokasi Media Abal-abal

Gambar Gravatar
superadmin
29 Mei 2021 - 08:42 WIB278 Dilihat

Tumbuhnya dunia digital Indonesia tidak selamanya membawa angin segar. Banyak para pengguna mencari celah untuk meraup keuntungan menggunakan pelbagai cara. Salah satunya membuat media online dan menyebarkan informasi berbau provokasi hingga kabar bohong dan bikin gerah pemerintah.

Kondisi ini ternyata menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Jokowi meminta media online tak memiliki kredibilitas alias abal-abal, mendapat hukuman tegas. Sebab, selama ini dianggap membuat resah dengan berbagai kabar tidak jelas.

Bacaan Lainnya
  • Komunitas “Lulus Jadi Apa?” Dorong Anak Muda Lebih Dewasa dalam Berdemokrasi Digital
  • Suporter Persita Tangerang Kompak: “Jangan Terprovokasi, Lawan Infiltrasi Anarko!”
  • MUI Jakpus Bersama Ormas Islam Serukan Persatuan Umat

Data yang dimiliki Presiden Jokowi, Indonesia terdapat 132 juta pengguna internet aktif. Dari jumlah itu, ada 129 juta memiliki akun media sosial aktif.

Isu paling anyar dan bikin geram, terkait kabar Tes Wawasan Kebangsaan di KPK. Namun, kabar itu telah dibantah Jokowi dan menyebut bahwa tes tersebut bukan menjadi tolak ukur untuk memberhentikan pegawai KPK.

Media online saat ini banyak memasang judul provokatif dan tidak sesuai dengan konteks pernyataan narasumber dan hanya mengejar rating tapnpa berfikir dampak kedepanya

Pemerintah memang serius menindak media online abal-abal. Menkominfo Rudiantara memastikan langsung menjalankan instruksi dari Presiden Joko Widodo terkait evaluasi terhadap media online yang kerap memproduksi berita bohong dan menyebarkan kebencian. Rudiantara akan menggandeng Dewan Pers untuk menjalankan perintah Presiden tersebut.

Rudiantara menjelaskan media online abal-abal di Tanah Air sangat menjamur. Dia memperkirakan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Sementara, media online di Indonesia yang benar-benar bekerja sesuai kaidah jurnalistik tak lebih dari 500.

Dia mengatakan, pada bulan Januari akan ada keputusan dari hasil koordinasi dengan Dewan Pers. Untuk itu, dia tak mau berandai-andai tindakan apa yang akan diambil oleh pemerintah terhadap media online penyebar kebencian.

Post Views: 278
#HoaxMediaProvokasiSaring sebelum Sharing
Sebarkan

Navigasi pos

Pos sebelumnya Kunjungan Tim Supervisi Divisi Pemasyarakatan, Evaluasi Rehabilitasi di Lapas Cilegon-Serang-Tangerang
Pos berikutnya Bantah IPW Soal Baintelkam, Pengamat Intelijen : Kinerja Sesuai Porsi, Tak Perlu Evaluasi

Pos terkait

  • Cegah Ketidakpastian Hubungan Industrial, Lukman Hakim Desak DPR Buka Naskah UU Ketenagakerjaan

  • Analis Intelijen Dorong Penelusuran Jejak Kapal dalam Kasus Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

  • IPW Dukung Kapolri Suyudi Berantas Sarang Narkoba, Desak Operasi Diperluas & Tindak Tegas Oknum

  • Wakapolri Dedi Prasetyo Buka SPMB SMA KTB, 180 Siswa Disiapkan Beasiswa Penuh

  • Diskusi Publik Kupas Pengembangan Geothermal: Harus Sejalan dengan Perlindungan HAM dan Lingkungan

  • Respons Aksi 27 Agustus Beragam, IMM Pilih Netral dan Tokoh Betawi Tak Terlibat

Paling Hits

  • IPW Dukung Kapolri Suyudi Berantas Saran…
  • Dari Penindakan hingga Rehabilitasi, Str…
  • Eks Kompolnas Puji Visi Kapolri Suyudi, …
  • Khotbah Jumat Kapolri Suyudi Ingatkan Pe…
  • Tak Hanya Anak-anak, Orang Tua Ikut Tamp…
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
WWW.INILAHACEH.COM 2024
Go to mobile version