Kinerja merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh suatu lembaga atau seseorang dari hasil kerjanya dalam suatu posisi tugas. Dalam hal ini saya sebagai masyarakat Adat (Mairasai) OAP Kaimana, saya mempertanyakan kinerja dari anggota DPRK Kaimana jalur pengangkatan. Kurang lebih 2 tahun sudah menjabat namun masih banyak masyarakat Adat/OAP yang merasa kurang puas terhadap kinerja mereka, yaitu soal pelayanan dan menyaluran aspirasi masyarakat sampai pada eksekusi yang belum optimal. Produktivitas mereka hanya terlihat secara individual (satu atau dua orang) yang lantang bersuara di ruang sidang, media maupun ruang publik lainya. Ada masih banyak persoalan menyakut OAP/Masyarakat adat yang masih perlu mendapatkan perhatian yang serius dari DPRK pengangkatan ini.
Tantangan/Kewenangan DPRK Jalur Pengangkatan
Kehadiran mereka merupakan amanat Otsus tanpa kewenangan khusus, tetapi hanya dihormati sebagai OAP yang harus mengisi kursi tersebut berdasarkan amanat UU Otsus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Seharusnya dalam urusan kerja-kerja mereka yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat Adat/OAP sangat perlu diberikan kewenangan khusus dan akses yang lebih luas lagi. Misalnya untuk menjadi ketua pansus maupun panja ketika ada persoalan serius pada pelayanan publik mendasar seperti (pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat) yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Adat/OAP dan juga pengawasan penggunaan dana Otsus disetiap OPD yang ada.
Inilah salah satu problem/tantangan yang saat ini dihadapi oleh DPRK jalur pengangkatan di seluruh kabupaten/kota ditanah Papua, sehingga mereka tidak dapat berkerja sesuai kewenangan yang seharusnya ada dan pada akhirnya kerja-kerja mereka tidak terlalu efektif. Problem yang lain juga terkait proses rekruitmen anggota DPRK jalur Otsus ini, tidak hanya dilihat dari masyarakat Adat semata, sebagai bukti pemenuhan/implementasi dari amanat otsus, tetapi harus dilihat dari segi pendidikannya, kapabilitas, kemampuan dan pemahaman baik terhadap UU Otsus Papua itu sendiri.
Saran/Masukan
DPR Kabupaten/Kota se-tanah Papua dalam Tata Tertib (Tatib) mengatur tentang pelibatan kelompok khusus harus lebih prioritas dalam urusan pengawasan dana Otsus, dengan tetap menjaga harmoni dan kerjasama anggota dewan dari jalur parpol dalam mengawal serapan dana Otsus di setiap kabupaten/kota. Pansus Otsus menjadi wadah penting dalam urusan pengawasan dana Otsus setiap tahun dan kebijakan-kebijakan afirmatif masyarakat Adat.
Perubahan tatib DPRK yang bisa dibuat dalam rangka memberikan akses pimpinan dan anggota kelompok khusus mendapat akses penuh dalam pansus Otsus. Tentu yang diharapkan adalah tidak bertentangan dengan UUD MD3 terutama Pasal 160 yang menyatakan bahwa pimpinan Pansus dipilih oleh anggota pansus, namun dalam konteks Otsus dengan pemahaman hukum lex specialis derogat legi generali, tatib DPRK Kab/Kota dapat merevisi tatib terkait pansus Otsus yang bisa diatur atau dinarasikan sebagaimana tujuan penggunaannya.
Ditulis oleh : Brian. A Waryensi
