JAKARTA – Polemik Upah Minimum (UM) 2026 mulai menyeruak, dengan serikat pekerja secara masif menuntut kenaikan upah yang signifikan. Berbeda dari narasi sebelumnya, kali ini serikat pekerja secara strategis menempatkan upah layak sebagai faktor pendorong, bukan penghambat, investasi. Mereka berargumen bahwa peningkatan daya beli pekerja adalah kunci stabilitas pasar domestik.
“Kami menolak stigma bahwa buruh adalah musuh investasi. Upah yang adil akan menciptakan konsumen yang kuat, meningkatkan loyalitas, dan menjamin produktivitas yang pada akhirnya menguntungkan investor,” kata M. Andre, Ketua DPD SPN Jakarta, dalam pasca aksi Aliansi Federasi Serikat Pekerja/Buruh se-Jakarta, didepan Balaikota, Jakarta Pusat.
Untuk mendukung klaim pro-investasi tersebut, serikat pekerja berkomitmen penuh bahwa seluruh rangkaian aksi unjuk rasa yang akan mereka lakukan terkait UMP 2026 akan berjalan tertib, damai, dan non-anarkis. Mereka menjamin tidak ada perusakan aset publik maupun gangguan ekstrem terhadap aktivitas ekonomi dan lalu lintas.
Komitmen ini ditegaskan sebagai implementasi nyata dari kesadaran buruh terhadap pentingnya menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Mereka menyadari bahwa ketidakstabilan sosial hanya akan merugikan semua pihak, termasuk buruh yang bergantung pada keberlanjutan lapangan kerja.
Serikat pekerja menyatakan telah menyiapkan prosedur standar operasional bagi koordinator lapangan untuk memastikan massa mematuhi UU No. 9 Tahun 1998. Mereka menjamin penyampaian aspirasi akan dilakukan secara konstitusional tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban.
Pekerja berharap Pemerintah dan pelaku usaha dapat melihat tuntutan UM 2026 ini dari perspektif investasi sosial, bukan semata-mata biaya.
“Dialog yang adil diharapkan dapat segera dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan stabilitas ekonomi jangka Panjang,” ucap Andre.
