JAWA TIMUR – Sudah satu bulan lebih kejadian Kanjuruhan masih menjadi PR dan belum ada titik terang dalam penyelesaiannya. Dimana kejadian tersebut merupakan kejadian yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan bahkan sampai internasional. Dikarenakan banyaknya korban meninggal dari suporter Aremania dalam laga Arema Malang lawan Persebaya Surabaya dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persebaya Surabaya sehingga memancing amarah suporter Arema.
Adanya Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang di bentuk Menkopolhukam mewakili Pemerintah Indonesia sudah melakukan investigasi terkait kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan dan sudah melakukan press release hasil temuan tersebut. Namun dari gabungan beberapa LBH yang membentuk Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil (TPFKMS) diantaranya YLBHI yang diwakili LBH Pos Malang, Lokataru, KontraS dimana mereka menilai bahwa kejadian di Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM berat dimana melihat banyaknya korban meninggal dari suporter Arema.
Namun dari Direktur LBH Pos Malang Daniel Alexander Siagian, S.H. dalam pertemuan menyampaikan bahwa memang benar Koalisi Masyarakat Sipil dibentuk dan merupakan gabungan dari beberapa LBH dimana tujuan untuk membantu masyarakat korban Kanjuruhan untuk mencari keadilan.
“Kejadian tersebut merupakan pelanggaran HAM berat karena banyak korban meninggal, akan tetapi semua terbantahkan dengan adanya temuan dari TGIPF sehingga kejadian tersebut tidak masuk dalam pelanggaran HAM berat.” ungkap Daniel.
Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan sekarang lebih menitikberatkan kegiatan untuk bersama-sama aparat keamanan dalam hal ini Polri menjaga situasi dan kondisi di Malang menjadi kondusif dan jangan sampai kejadian tersebut dimanfaatkan oleh individu maupun kelompok demi kepentingan sendiri.
“Koalisi Masyarakat Sipil juga berusaha untuk mengembalikan moril dari keluarga korban maupun korban yang selamat dimana mereka sangat trauma terutama trauma dengan aparat kepolisian.” lanjutnya.
Menurutnya, sekarang situasi korban maupun keluarga korban jika ketemu dengan aparat kepolisian yang menggunakan uniform sangat trauma secara psikis, butuh waktu pemulihan yang tidak sebentar.
“Ini bukan waktu yang singkat untuk mengembalikan kepercayaan terhadap Polri. Dan Koalisi Masyarakat Sipil akan terus berupaya menghilangkan rasa trauma tersebut.” pungkasnya.
